AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Nama              : Eva Nurzanah

NPM               : 113080107

Tingkat/Kelas: 3-D (Semester enam)

Prodi               : Pendidikan Ekonomi

Mata kuliah   : Akuntansi Pemerintah / Sektor Publik

Dosen              : Mohamad Joharudin, S.Pd.,M.Pd.

Pertemuan ke- Dua ( 23 Februari 2016 )

A.    PENDAHULUAN

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan untuk:

1.                  Perumusan strategi

2.                  Perencanaan dan pengendalian aktivitas

3.                  Pengambilan keputusan

4.                  Pengoptimalan penggunaan sumber daya

5.                  Pengungkapan (disclosure)kepada shareholders dan pihak luar organisasi

6.                  Pengungkapan kepada karyawan

7.                  Perlindungan aset

Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi.

B.     AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN ORGANISASI

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifanya strategic, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, system perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidak pastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidak pastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan system perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.

Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

Sementara itu, tingkat ketidakpastian (turbulansi) yang dihadapi sektor publik di masa-masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sector, termasuk sektor publik. Sebagai missal, perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan dikembangkannya e-government. E-government merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi (internet) agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya.

Selain itu, globalisasi juga turut menyumbang semakin tingginya tingkat ketidakpastian. Dalam era globalisasi yang mana antara negara satu dengan negara lainnya seolah-olah tanpa batas (borderless), maka peristiwa di suatu negara akan dengan cepat mempengaruhi negara lain. Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral dalam menentukan arah organisasi.

Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1.                  Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc

2.                  Informasi kuantitatif ataukah kualitatif

3.                  Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal

Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang regular, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sementara itu, organisasi sector public seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc.

Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal. Mekanisme formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi dan sebagainya.

Pada organisasi sector public, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relative jarang dilakukan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas public yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

C.    AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI

Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu system pengendalian yang efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi (negotiated bargain), meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manjemen. Sementara itu, organisasi sector public karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, makan alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi.

Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umunya dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengitegrasikan aktifitas organisasi.

Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (organizational control). Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau system aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik.

Sementara itu, penegndalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional kedalam system organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan.

Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh dalam sebuah usulan investasi public, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi di butuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, social dan politik dari investasi yang diajukan.

D.    PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL ORGANISASI  SEKTOR PUBLIK

Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut (follow-up) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sector public menjadi lima tahap, yaitu :

1.                  Perencanaan tujuan dan sasaran dasar

2.                  Perencanaan operasional

3.                  Penganggaran

4.                  Pengendalian dan pengukuran

5.                  Pelaporan, analisis dan umpan balik.

E.     PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:

1. Perencanaan Strategik

Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan (product costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered costyang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakandiscretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur.

2. Pemberian informasi biaya

Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

·         Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.

·         Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.

·         Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.

3.      Penilaian investasi

Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial(expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial(social cost) dan manfaat sosial(social benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan.

Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya(cost-effectiveness analysis).

4.      Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

5.      Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

6.      Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

Nama              : Eva Nurzanah

NPM               : 113080107

Tingkat/Kelas: 3-D (Semester enam)

Prodi               : Pendidikan Ekonomi

Mata kuliah   : Akuntansi Pemerintah / Sektor Publik

Dosen              : Mohamad Joharudin, S.Pd.,M.Pd.

Pertemuan ke-Satu ( 16 Februari 2016 )

A.    PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sector publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisaasi public yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

B.     RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih  luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Domain publik meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan organisasi politik dan massa, LSM, universitas , bdan organisasi nirlaba lainnya.

Sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik  tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta.

C.    SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

v  Faktor ekonomi meliputi antara lain :

·         Pertumbuhan ekonomi

·         Tingkat inflasi

·         Tenaga kerja

·         Nilai tukar mata uang

·         Infrastruktur

·         Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

·         Struktur produksi

·         Arus modal dalam negeri

·         Cadangan devisa

·         Utang dan bantuan luar negeri

v  Faktor politik meliputi antara lain:

·         Hubungan negara dan masyarakat

·         Legitimasi pemerintah

·         Tipe rezim yang berkuasa

·         Ideologi negara

·         Elit politik dan massa

·         Jaringan Internasional

·         Kelembagaan

v  Faktor kultural meliputi antara lain :

·         Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

·         Sistem nilai di masyarakat

·         Historis

·         Sosiologi masyarakat

·         Karakteristik masyarakat

·         Tingkat pendidikan

v  Faktor demografi meliputi antara lain :

·         Pertumbuhan penduduk

·         Struktur usia penduduk

·         Migrasi

·         Tingkat kesehatan

D.    VALUE for MONEY

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :

Ekonomi:

input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Efisiensi:

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas:

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. Efektiviutas merupakan outcome dengan output.

Ketiga hal tersebut merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equalit) penggunaan uanga public tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Manfaat implementasi value for money.

a.       Meningkatkan pelayanan publik

b.      Meningkatkan efektifitas pelayanan public, pelayanan tepat sasaran

c.       Menurunkan biaya pelayanan public karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

E.     PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

a.        Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor swasta
Tujuan organisasi	Nonprofit motive	Profit motiive
Sumber pendanaan	Pajak,retribusi,utang,obligasi pemerintah,laba BUMN/ BUMD,penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban kapada masyarakat dan parlemen	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	Cash accounting	Accrual accounting

b.        Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

1.      Bagian dari Sistem Ekonomi Negara

Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian     integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.      Kelangkaan Sumber Daya

Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

3.      Proses Pengendalian Manajemen 

Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

4.      Produk

Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.

5.      Peraturan Perundangan

Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

F.     TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

American accounting association (1970) dalam glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

a.       Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisen dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organsasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalan managemen.

b.      Memberikan informasi yang memungkinkan bag manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektf program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungknkan bag pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operas pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

G.    PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya,Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat.

Setelah datang banyak kritikan dan serangan dari teori perkembangan radikal, di negara-negara indusri sektor publik mengalami reformasi. Reformasi tersebut tampak dalam adopsi New Public Management (NPM) dan reinventing goverment di banyak negra terutama Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sektor tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Contohnya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Pemerintah New Zeland yang dianggap berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejk tahun 1991.

Kini muncul isu bahwa akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan. Namun hal tersebut dapat disangkal dengan negara-negara yang memiliki kepercayaan publik tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand dan Korea Selatan.

Kontribusi sektor publik dapat memantu pembangunan nasional dan stabilitas publik. Oleh karena itu perbaikan kinerja sektor publik terus dilakukan agar dapat tercipta good publik and corporate govermance. Seiring dengan perbaikan sektor publik, akuntansi publik pun ikut berkembang dengan pesat. Hal ini tampak pada dua dasawarsa terakhir, istilah “akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good publik governance.” yang begitu cepat masuk ke kamus sektor publik.

Isu-isu sektor publik masih terus bermunculan misalnya isu perlunya dilakukan reformasi akuntansi, auditing, sistem anajemen keuangan pubik, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan tuntutan dibuatnya laporan laporan keungan eksternal.

H.    AKUNTABILITAS PUBLIK 

a.       Pengertian Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal)

b.      Macam macam Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

v  akuntabilitas vertikal (vertical accountability),Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

v  akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).

Horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c.       Dimensi Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik (Ellwood, 1993).

v  Accountability for probity and legality(akuntabilitas kejujuran dan hukum).

v  Process accountability (akuntabilitas proses).

v  Program accountability (akuntabilitas program).

v  Policy accountability (akuntabilitas kebijakan).