KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

Nama              : Eva Nurzanah

NPM               : 113080107

Tingkat/Kelas: 3-D (Semester enam)

Prodi               : Pendidikan Ekonomi

Mata kuliah   : Akuntansi Pemerintah / Sektor Publik

Dosen              : Mohamad Joharudin, S.Pd.,M.Pd.

Pertemuan ke-Satu ( 16 Februari 2016 )

A.    PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sector publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisaasi public yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

B.     RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih  luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Domain publik meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan organisasi politik dan massa, LSM, universitas , bdan organisasi nirlaba lainnya.

Sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik  tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta.

C.    SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

v  Faktor ekonomi meliputi antara lain :

·         Pertumbuhan ekonomi

·         Tingkat inflasi

·         Tenaga kerja

·         Nilai tukar mata uang

·         Infrastruktur

·         Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

·         Struktur produksi

·         Arus modal dalam negeri

·         Cadangan devisa

·         Utang dan bantuan luar negeri

v  Faktor politik meliputi antara lain:

·         Hubungan negara dan masyarakat

·         Legitimasi pemerintah

·         Tipe rezim yang berkuasa

·         Ideologi negara

·         Elit politik dan massa

·         Jaringan Internasional

·         Kelembagaan

v  Faktor kultural meliputi antara lain :

·         Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

·         Sistem nilai di masyarakat

·         Historis

·         Sosiologi masyarakat

·         Karakteristik masyarakat

·         Tingkat pendidikan

v  Faktor demografi meliputi antara lain :

·         Pertumbuhan penduduk

·         Struktur usia penduduk

·         Migrasi

·         Tingkat kesehatan

D.    VALUE for MONEY

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :

Ekonomi:

input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Efisiensi:

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas:

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. Efektiviutas merupakan outcome dengan output.

Ketiga hal tersebut merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equalit) penggunaan uanga public tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Manfaat implementasi value for money.

a.       Meningkatkan pelayanan publik

b.      Meningkatkan efektifitas pelayanan public, pelayanan tepat sasaran

c.       Menurunkan biaya pelayanan public karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

E.     PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

a.        Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor swasta
Tujuan organisasi	Nonprofit motive	Profit motiive
Sumber pendanaan	Pajak,retribusi,utang,obligasi pemerintah,laba BUMN/ BUMD,penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban kapada masyarakat dan parlemen	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	Cash accounting	Accrual accounting

b.        Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

1.      Bagian dari Sistem Ekonomi Negara

Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian     integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.      Kelangkaan Sumber Daya

Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

3.      Proses Pengendalian Manajemen 

Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

4.      Produk

Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.

5.      Peraturan Perundangan

Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

F.     TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

American accounting association (1970) dalam glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

a.       Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisen dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organsasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalan managemen.

b.      Memberikan informasi yang memungkinkan bag manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektf program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungknkan bag pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operas pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

G.    PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya,Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat.

Setelah datang banyak kritikan dan serangan dari teori perkembangan radikal, di negara-negara indusri sektor publik mengalami reformasi. Reformasi tersebut tampak dalam adopsi New Public Management (NPM) dan reinventing goverment di banyak negra terutama Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sektor tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Contohnya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Pemerintah New Zeland yang dianggap berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejk tahun 1991.

Kini muncul isu bahwa akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan. Namun hal tersebut dapat disangkal dengan negara-negara yang memiliki kepercayaan publik tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand dan Korea Selatan.

Kontribusi sektor publik dapat memantu pembangunan nasional dan stabilitas publik. Oleh karena itu perbaikan kinerja sektor publik terus dilakukan agar dapat tercipta good publik and corporate govermance. Seiring dengan perbaikan sektor publik, akuntansi publik pun ikut berkembang dengan pesat. Hal ini tampak pada dua dasawarsa terakhir, istilah “akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good publik governance.” yang begitu cepat masuk ke kamus sektor publik.

Isu-isu sektor publik masih terus bermunculan misalnya isu perlunya dilakukan reformasi akuntansi, auditing, sistem anajemen keuangan pubik, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan tuntutan dibuatnya laporan laporan keungan eksternal.

H.    AKUNTABILITAS PUBLIK 

a.       Pengertian Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal)

b.      Macam macam Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

v  akuntabilitas vertikal (vertical accountability),Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

v  akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).

Horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c.       Dimensi Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik (Ellwood, 1993).

v  Accountability for probity and legality(akuntabilitas kejujuran dan hukum).

v  Process accountability (akuntabilitas proses).

v  Program accountability (akuntabilitas program).

v  Policy accountability (akuntabilitas kebijakan).